Polri Susun Operasi Mantap Brata 2023-2024: Rencana Pengamanan Pemilu Selama 211 Hari

Polri Susun Operasi Mantap Brata 2023-2024: Rencana Pengamanan Pemilu Selama 211 Hari

Jakarta, – Polri sedang menyusun rencana pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024. Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, operasi ini direncanakan berlangsung selama 211 hari, mengikuti tahapan inti Pemilu 2023-2024. “Waktu pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 direncanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2023-2024,” kata Brigjen Pol. Ramadhan kepada wartawan, dikutip Rabu (19/7/2023). Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri. Di antaranya adalah Direktorat Pengamanan Polri, Korps Lalu Lintas Polri, dan Direktorat Intelkam Polri. Selain itu, Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Brigjen Pol. Ramadhan juga menekankan bahwa ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan operasi tersebut. Mereka akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam operasi ini, Polri juga akan memberikan perhatian khusus pada penanganan potensi gangguan keamanan, penyebaran berita hoaks atau provokatif, dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Brigjen Pol. Ramadhan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut serta dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai selama masa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dia menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu proses demokrasi atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, diharapkan proses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan transparan. Polri siap bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan menjamin suksesnya proses demokrasi di Indonesia.
https://mci.life/polri-susun-operasi-mantap-brata-2023-2024-rencana-pengamanan-pemilu-selama-211-hari/?feed_id=18840&_unique_id=64ba0a49986ea

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasca Peristiwa Ledakan di Eka Hospital BSD, Polri Sebut Kegiatan Operasional Tak Terkendala

Gambar
Pasca Peristiwa Ledakan di Eka Hospital BSD, Polri Sebut Kegiatan Operasional Tak Terkendala Sebuah ledakan terjadi di Rumah Sakit (RS) Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan pada Kamis 21 September 2023, sekitar pukul 05.00 WIB. 

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika kegiatan di Rumah Sakit (RS) Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan tetap berjalan meski sempat terjadi ledakan. 

"Saat ini untuk rumah sakit juga masih berjalan. Tidak ada kendala untuk kegiatan operasional," kata Sandi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis 21 September 2023. 

Ia mengatakan bahwa penyebab ledakan pada pagi tadi karena alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang terlalu panas atau overheat. 

"Kalau untuk ledakan yang di Serpong, itu tadi hasil konfirmasi dengan Polda Metro itu adalah hasil alat MRI yang overheat," katanya. Lebih lanjut, Polri pun sempat menurunkan Tim Gegana dalam menangani peristiwa ledakan tersebut. Namun, Sandi menyebut jika Tim Gegana akan dit
Baca selengkapnya

Selebaran Sikap PGRI Baito dalam Kasus Supriyani Tuai Polemik, KPAD Konsel Buka Suara

Gambar
Selebaran Sikap PGRI Baito dalam Kasus Supriyani Tuai Polemik, KPAD Konsel Buka Suara Hasil keputusan rapat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Baito terkait kasus Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Istimewa. Konawe Selatan – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPID) Konawe Selatan (Konsel) menyesalkan sikap solidaritas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Baito yang membuat selebaran dalam kasus Supriyani dan seorang siswa di SDN 4 Baito. Selebaran yang ditandatangani Ketua PGRI Baito, Hasna, pada Sabtu (19/10/2024), tersebut berisi tiga tuntutan. Pertama, PGRI Baito akan melakukan mogok kerja sejak 21 Oktober hingga ada keputusan, minimal penangguhan penahanan terhadap Supriyani. Kedua, siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan dan sekolah se-Kecamatan Baito tidak boleh menerima siswa tersebut. Ketiga, PGR
Baca selengkapnya

Dokkes Polresta Malang Kota Tes Urine 34 GTT SMAN 2 Kota Malang

Gambar
Dokkes Polresta Malang Kota Tes Urine 34 GTT SMAN 2 Kota Malang Polresta Malang Kota – Dokpol dan Tim Medis Polresta Malang Kota melaksanakan tes urine kepada 34 Guru Tidak Tetap (GTT) SMAN 2 Kota Malang pada hari Selasa (26/03). Kegiatan ini merupakan salah satu syarat seleksi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dokpol Polresta Malang Kota, drg. Achmadi, menjelaskan bahwa tes urine ini bertujuan untuk memastikan kesehatan para GTT dan bebas dari narkoba. “Kami membantu Tes urine ini dilakukan untuk memastikan kesehatan para GTT dan bebas dari narkoba sekaligus merupakan salah satu syarat seleksi pengangkatan PNS. Hal ini,” ujar drg. Achmadi. Dari hasil tes urine yang dilakukan, seluruh GTT SMAN 2 Kota Malang dinyatakan negatif narkoba. “Alhamdulillah, hasil tes urine semua GTT SMAN 2 Kota Malang negatif narkoba,” ungkap drg. Achmadi. Kegiatan tes urine dan silaturahmi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergita
Baca selengkapnya